Peraturan Menteri Tata ruang

JUDUL	TENTANG
1. Peraturan Menteri PU No.17/PRT/M/2009	Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
2. Peraturan Menteri PU No.16/PRT/M/2009	Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
3. Peraturan Menteri PU No.15/PRT/M/2009	Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2008	Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah
5. Peraturan Menteri Kehutanan No.50 Tahun 2009	Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan
6. Peraturan Menteri Kehutanan No.28 Tahun 2009	Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2009	Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah
8. Peraturan Menteri PU No. 49/PRT Tahun 1990	Tata cara dan persyaratan ijin penggunaan air dan atau sumber air
9. Peraturan Menteri PU No. 48/PRT Tahun 1990	Pengelolaan atas air dan atau sumber air pada wilayah sungai
10. Peraturan Menteri PU No. 39/PRT Tahun 1989	Pembagian wilayah sungai
11. Peraturan Menteri PU No. 21/PRT/M Tahun 2007	Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi
12. Peraturan Menteri PU No. 22/PRT/M Tahun 2007	Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor
13. Peraturan Menteri PU No. 40/PRT/M Tahun 2007	Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai
14. Peraturan Menteri PU No. 41/PRT/M Tahun 2007	Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya
15. Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M Tahun 2008	Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
16. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 327/KPTS/M Tahun 2002	Penetapan 6 (Enam) Pedoman Bidang Penataan Ruang
17. Peraturan Menteri PU No. 45/PRT Tahun 1990	Pengendalian mutu air pada sumber-sumber air
18. Peraturan Menteri PU No. 11/PRT/M Tahun 2009	Pedoman Persetujuan Subtansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya