Regulasi

JUDUL	TENTANG
1. Peraturan Menteri PU No.01/PRT/M/2013	Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota
2. Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2012	Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali
3. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2012	Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera
4. Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2012	Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
5. Peraturan Presiden No.62 Tahun 2011	Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo
6. Peraturan Presiden No.55 Tahun 2011	Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar
7. Peraturan Presiden No.45 Tahun 2011	Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.
8. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2010	Penggunaan kawasan Hutan
9. Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2010	Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus
10. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2010	Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
11. Inpres No.1 Tahun 2010	Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan
12. Undang - undang No.32 Tahun 2009	Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
13. Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2010	Penyelenggaraan Penataan Ruang
14. Undang - undang No.4 Tahun 2009	Pertambangan Mineral dan Batubara
15. Peraturan Menteri PU No.17/PRT/M/2009	Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
16. Peraturan Menteri PU No.16/PRT/M/2009	Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
17. Peraturan Menteri PU No.15/PRT/M/2009	Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2008	Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah
19. Peraturan Menteri Kehutanan No.50 Tahun 2009	Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan
20. Peraturan Menteri Kehutanan No.28 Tahun 2009	Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2009	Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah
22. Undang - undang No.39 Tahun 2009	Kawasan Ekonomi Khusus
23. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008	Penataan Ruang Kawasan JABODETABEKPUNJUR
24. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002	Tata Hutan Dan Penyusunan Rencanan Pengelolahan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan
25. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999	Analisis mengenai dampak lingkungan hidup
26. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2002	Daftar koordinator geografis titik-titik garis pangkal kepulauan indonesia
27. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982	Tata Pengaturan Air
28. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970	Perencanaan Hutan
29. Peraturan Menteri PU No. 49/PRT Tahun 1990	Tata cara dan persyaratan ijin penggunaan air dan atau sumber air
30. Peraturan Menteri PU No. 48/PRT Tahun 1990	Pengelolaan atas air dan atau sumber air pada wilayah sungai
31. Peraturan Menteri PU No. 39/PRT Tahun 1989	Pembagian wilayah sungai
32. Peraturan Menteri PU No. 21/PRT/M Tahun 2007	Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi
33. Peraturan Menteri PU No. 22/PRT/M Tahun 2007	Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor
34. Peraturan Menteri PU No. 40/PRT/M Tahun 2007	Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai
35. Peraturan Menteri PU No. 41/PRT/M Tahun 2007	Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya
36. Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M Tahun 2008	Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
37. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 327/KPTS/M Tahun 2002	Penetapan 6 (Enam) Pedoman Bidang Penataan Ruang
38. Peraturan Menteri PU No. 45/PRT Tahun 1990	Pengendalian mutu air pada sumber-sumber air
39. Peraturan Menteri PU No. 11/PRT/M Tahun 2009	Pedoman Persetujuan Subtansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya
40. Keputusan Presiden No.4 Tahun 2009	Tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
41. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
42. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
43. Undang-undang No.28 Tahun 2002	Bangunan Gedung
44. Undang-undang No.24 Tahun 2007	Penanggulangan Bencana
45. Undang-undang No.27 Tahun 2007	Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
46. Undang-undang No.19 Tahun 2004	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
47. Undang-undang No.4 Tahun 1992	Perumahan dan Pemukiman
48. Undang-undang No.38 Tahun 2004	Jalan
49. Undang-undang No.32 Tahun 2004	Pemerintahan Daerah
50. Undang-undang No.7 Tahun 2004	Sumber Daya Air
51. Undang-undang No.23 Tahun 1997	Pengelolaan Lingkungan Hidup
52. Keppres Nomor 114 Tahun 1999	Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur
53. Undang-undang No.7 Tahun 1970	Penghapusan Pengadilan Landreform
54. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang.
55. Undang - Undang No.20 Tahun 1961	Pencabutan Hak Hak Tanah dan Benda Benda Yang Ada Diatasnya
56. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2003	Penatagunaan Tanah
57. Keputusan Presiden Nomor 62 tahun 2000	Koordinasi Penataan Ruang Nasional
58. Undang - Undang No.5 Tahun 1960	Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria
59. Undang - Undang No.25 Tahun 2004	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
60. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000	Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah.
61. Undang - Undang No.41 Tahun 1999	Kehutanan
62. Undang - Undang No.26 Tahun 2007	Penataan Ruang